Surabaya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi dengan melakukan penggeledahan di Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur, Selasa (15/4). Penggeledahan ini diduga berkaitan dengan penyidikan kasus korupsi dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) yang bersumber dari APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2021-2022.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, membenarkan kegiatan tersebut. Ia menyatakan bahwa penggeledahan dilakukan di Kota Surabaya, khususnya di kantor KONI Jatim yang beralamat di Jalan Ir. Dr. H. Soekarno. “Benar, penyidik sedang melakukan kegiatan penggeledahan terkait penyidikan perkara dana hibah Pokmas Jatim,” ujarnya.
Pantauan di lokasi memperlihatkan empat personel Brimob bersenjata lengkap berjaga di halaman kantor KONI Jatim. Di sisi lain, pengurus dan karyawan KONI terlihat melangsungkan kegiatan halal bihalal dan makan bersama. Meski demikian, aktivitas di dalam gedung tetap berjalan tertutup bagi media.
Insiden sempat terjadi ketika salah satu petugas keamanan melarang jurnalis untuk mengambil gambar. Bahkan, muncul ancaman kekerasan terhadap awak media, menunjukkan adanya ketegangan di tengah upaya penggeledahan oleh KPK.
Sampai berita ini diterbitkan, KPK belum membeberkan hasil dari penggeledahan tersebut. Tessa menegaskan bahwa keterangan lengkap akan disampaikan usai seluruh rangkaian kegiatan rampung. “Untuk penjelasan lebih lanjut akan disampaikan setelah seluruh rangkaian kegiatan penggeledahan selesai dilaksanakan,” tuturnya.
Kasus ini menyeret sejumlah nama penting. Sebelumnya, penyidik juga menggeledah dua rumah milik Ketua DPD RI 2019–2024, La Nyalla Mahmud Mattalitti, yang diketahui pernah menjabat sebagai Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010–2019. Meski begitu, menurut pernyataan Ketua LPPH Pemuda Pancasila Surabaya, Rohmad Amrullah, tidak ditemukan barang bukti yang disita dari rumah La Nyalla.
Kasus dugaan korupsi hibah Pokmas ini semakin menjadi sorotan karena diduga melibatkan politisi dari berbagai partai besar, termasuk Kusnadi dari PDI Perjuangan serta sejumlah pimpinan DPRD Jawa Timur lainnya.
