Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan bahwa kementeriannya mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp115,6 miliar. Pemangkasan ini merupakan bagian dari kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengurangi belanja negara.
Anggaran Kementerian BUMN Dipangkas Signifikan
Pada awalnya, pagu anggaran Kementerian BUMN ditetapkan sebesar Rp277,5 miliar. Namun, dalam rangka penghematan, jumlah tersebut dikurangi menjadi Rp161,9 miliar. Menurut Erick, kementeriannya sebenarnya membutuhkan anggaran operasional minimum sebesar Rp215 miliar agar dapat menjalankan tugasnya secara optimal.
“Kami masih terus berkomunikasi mengenai hal ini, walaupun realitasnya anggaran yang kami terima hanya Rp161,9 miliar,” ujar Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2).
Dampak Pemotongan Anggaran
Erick menjelaskan bahwa kementeriannya telah melakukan berbagai langkah efisiensi sebelum pemangkasan ini diterapkan. Beberapa penghematan yang dilakukan antara lain:
- Perjalanan dinas dikurangi hingga 54%.
- Fasilitas IT mengalami pemotongan sebesar 41%.
- Biaya pengawasan dipangkas sebesar 50%.
- Pengadaan alat tulis perkantoran dipangkas hingga 90%.
- Fasilitas pimpinan dikurangi sebesar 70%.
- Penyewaan mobil dinas diubah dari mobil listrik ke hybrid yang lebih ekonomis, dengan efisiensi harga mencapai 66%.
“Ini adalah bagian dari upaya kami untuk menyesuaikan diri dengan anggaran yang tersedia. Kami mencoba mencari solusi yang lebih efisien tanpa mengorbankan efektivitas kerja,” tambah Erick.
Tantangan dan Harapan Ke Depan
Meski telah melakukan berbagai penghematan, Erick menyoroti bahwa Kementerian Keuangan tetap memutuskan pemotongan anggaran lebih besar dari perkiraan biaya operasional minimum Kementerian BUMN. Hal ini menimbulkan tantangan bagi kementerian dalam menjalankan berbagai programnya.
“Kami berharap ada solusi yang dapat ditemukan dalam 1-2 bulan ke depan agar operasional kementerian tetap berjalan dengan baik,” ucap Erick.
Pemangkasan anggaran ini sejalan dengan kebijakan efisiensi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah telah menetapkan efisiensi anggaran sebesar Rp306 triliun, yang pada awalnya berfokus pada pengurangan perjalanan dinas dan acara seremonial. Namun, belakangan pemangkasan ini juga berdampak pada berbagai sektor, termasuk gaji tenaga non-ASN serta proyek infrastruktur.
Dengan kondisi ini, Kementerian BUMN dan kementerian lain diharapkan dapat mencari solusi inovatif agar tetap bisa menjalankan program kerja mereka secara efektif meskipun mengalami pemangkasan anggaran yang cukup besar.
