Jakarta, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membantah adanya rencana pengurangan pegawai setelah anggaran mereka dipangkas sebesar Rp81,38 triliun pada tahun 2025. Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Mohammad Zainal Fatah, menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan berdampak pada tenaga kerja di kementeriannya.
Tidak Ada Pemotongan Pegawai
Zainal menegaskan bahwa kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan tidak akan menyentuh belanja pegawai. “Sepanjang kontraknya ada di belanja pegawai, Bu Menteri Keuangan bilang belanja pegawai tidak boleh diganggu,” ujar Zainal saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (7/2).
Ia juga menegaskan bahwa seluruh pegawai Kementerian PU tetap bekerja secara normal tanpa kebijakan kerja dari rumah (WFH) atau kerja dari mana saja (WFA). Menurutnya, pekerjaan di kementerian tersebut membutuhkan kehadiran langsung di lapangan.
“Kementerian PU tidak bisa ikut latahan-latahan WFH, WFA. Kami harus selalu siaga, terutama dalam menghadapi bencana hidrometeorologis seperti banjir atau tanah longsor. Jika pegawai bekerja dari rumah, bagaimana bisa mereka turun langsung ke lapangan?” tambahnya.
Dampak Pemotongan Anggaran
Pemotongan anggaran sebesar Rp81,38 triliun membuat Kementerian PU harus melakukan sejumlah perubahan kebijakan. Awalnya, kementerian ini memiliki anggaran sebesar Rp110,95 triliun untuk tahun 2025, namun setelah pemotongan, anggaran yang tersisa hanya Rp29,57 triliun.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menyebut bahwa pihaknya telah menyesuaikan kebijakan dengan melakukan 10 perubahan pola kerja, antara lain:
- Pembatalan proyek fisik baru yang dibiayai dari rupiah murni.
- Penghentian pembelian alat baru.
- Penggunaan dana tanggap darurat secara selektif dan efisien.
- Pembatasan perjalanan dinas.
- Pengurangan belanja alat tulis kantor (ATK).
- Peniadaan kegiatan seremonial yang tidak mendesak.
- Penghapusan seminar atau rapat luar jaringan (luring) yang kurang prioritas.
- Peniadaan belanja kehumasan yang tidak krusial.
- Efisiensi belanja operasional.
- Efisiensi belanja non-operasional.
Komitmen Kementerian PU
Meskipun mengalami pemotongan anggaran yang cukup besar, Kementerian PU tetap berkomitmen untuk menjalankan program pembangunan infrastruktur nasional. Efisiensi yang dilakukan bertujuan untuk menjaga keseimbangan anggaran tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.
“Kami tetap fokus pada pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat. Kami juga akan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar digunakan secara efektif dan efisien,” pungkas Zainal.
Dengan adanya klarifikasi ini, Kementerian PU berharap bahwa masyarakat tidak perlu khawatir akan adanya pengurangan pegawai atau terganggunya pembangunan infrastruktur akibat pemotongan anggaran tersebut.
