Solo, Presiden Ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi), memilih untuk tidak menanggapi isu pemblokiran anggaran Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, hal tersebut sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintahan Prabowo-Gibran yang kini bertanggung jawab atas kelanjutan pembangunan IKN.
“Tanyakan ke Kepala Otorita IKN, tanyakan ke Pemerintah,” ujar Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Jumat (7/2).
Meskipun mengaku masih menjalin komunikasi dengan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Jokowi menegaskan bahwa komunikasi tersebut hanya bersifat pribadi dan tidak menyangkut persoalan pembangunan ibu kota baru tersebut.
Tidak Ada Kaitan dengan Pembangunan IKN
Jokowi, yang juga merupakan ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menepis anggapan bahwa dirinya masih memiliki pengaruh dalam pembangunan IKN. Ia menyatakan bahwa pembahasan mengenai proyek tersebut adalah urusan pemerintahan yang sedang berjalan.
“Itu urusan Pemerintah, jangan ditarik-tarik,” tegasnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menekankan bahwa Basuki Hadimuljono tidak pernah melaporkan perkembangan proyek IKN kepadanya.
“Nggak ada hubungannya. Melaporkan progres ya ke Presiden,” lanjutnya.
Anggaran IKN Masih Diblokir
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa hingga saat ini pembangunan IKN belum menunjukkan perkembangan signifikan karena anggarannya masih diblokir oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Dody menjelaskan bahwa pemblokiran anggaran tersebut berkaitan dengan kebijakan efisiensi yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Ia menambahkan bahwa pencairan anggaran akan dilakukan setelah pagu indikatif hasil efisiensi telah mendapatkan persetujuan dari Komisi V DPR.
“Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya enggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya,” ujar Dody dengan nada bercanda saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/1).
Klarifikasi Pemerintah
Menanggapi pernyataan tersebut, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa pemblokiran anggaran tidak berarti anggaran tersebut dihapus, melainkan hanya belum dapat digunakan untuk saat ini.
“Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya enggak ada kan. Anggarannya belum dibuka,” jelas Hasan saat konferensi pers di Kantor PCO, Jakarta, Jumat (7/2).
Meski isu ini tengah menjadi sorotan, hingga kini belum ada kejelasan lebih lanjut mengenai kapan anggaran pembangunan IKN akan dicairkan dan bagaimana dampaknya terhadap proyek pemindahan ibu kota tersebut. Pemerintah pun diharapkan dapat memberikan kejelasan kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi lebih lanjut.
Pernyataan Jokowi yang enggan menanggapi isu ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pembangunan IKN kini sepenuhnya berada di tangan pemerintahan Prabowo-Gibran. Sementara itu, meski ada perdebatan mengenai status anggaran yang diblokir, pemerintah memastikan bahwa anggaran tersebut tetap ada dan hanya menunggu persetujuan lebih lanjut sebelum dapat digunakan. Kejelasan lebih lanjut dari pihak terkait diharapkan segera hadir untuk memastikan kelangsungan pembangunan IKN.
