Solo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, mengambil langkah tegas dalam merespons serangkaian tuduhan tak berdasar yang kembali mencuat terkait keaslian ijazahnya dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Pada Rabu (9/4), Jokowi menggelar pertemuan tertutup dengan tim hukumnya di kediaman pribadinya di Sumber, Banjarsari, Solo.
Yakup Hasibuan, anggota tim hukum Presiden Jokowi, menyampaikan bahwa diskusi tersebut difokuskan pada rencana langkah hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan fitnah dan berita bohong. “Kami sedang mempertimbangkan jalur hukum karena isu ini semakin liar dan menyerang secara personal. Sudah waktunya diambil tindakan serius,” ujarnya kepada media.
Langkah Hukum Jadi Pertimbangan Serius
Selama ini, pihak Presiden Jokowi cenderung memilih sikap pasif dalam menghadapi tuduhan soal ijazah palsu. Namun, menurut Yakup, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa penyebaran isu tersebut telah melewati batas, bahkan merugikan secara hukum dan moral.
Ia menegaskan bahwa Presiden telah memenangkan seluruh gugatan terkait tudingan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Kami sudah menang dalam dua gugatan di PN Jakarta Pusat dan satu di PTUN. Semua membuktikan bahwa tuduhan itu tidak berdasar,” tegas Yakup.
Klarifikasi dari UGM: Ijazah Asli, Jokowi Alumni Resmi
Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai institusi tempat Presiden Jokowi menempuh pendidikan, juga telah memberikan klarifikasi resmi. Dalam pernyataan yang dirilis pada Maret lalu, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, menyatakan secara tegas bahwa ijazah dan skripsi Jokowi adalah asli.
“Pak Jokowi memang kuliah di sini. Ia tercatat aktif sebagai mahasiswa, mengambil banyak mata kuliah, menyusun skripsi, dan resmi lulus. Ijazahnya dikeluarkan oleh UGM dan itu adalah sah,” ujar Sigit dalam siaran pers resmi UGM.
Sigit juga menambahkan bahwa alumni satu angkatan mengenal baik Jokowi, dan beliau aktif dalam organisasi mahasiswa Silvagama.
Penegakan Hukum Demi Klarifikasi Publik
Langkah hukum yang tengah disusun oleh tim Presiden Jokowi bukan semata-mata untuk membalas, melainkan menjadi bagian dari klarifikasi publik yang sah secara hukum. Penegasan terhadap fakta menjadi penting agar masyarakat tidak terus-menerus disesatkan oleh informasi palsu yang merusak kepercayaan terhadap institusi negara.
Dengan fakta dan bukti yang sudah tersedia, langkah hukum menjadi bagian dari komitmen untuk menjaga marwah kepemimpinan dan kredibilitas institusi pendidikan nasional.
