JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak Komisi I DPR untuk segera memanggil Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan jajaran terkait guna menjelaskan insiden ledakan pemusnahan amunisi yang terjadi di Garut, Jawa Barat. Kejadian memilukan itu menewaskan 13 orang, termasuk warga sipil.
Ledakan berlangsung di kawasan Pantai Cibalong, Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut pada Senin pagi, 12 Mei 2025. Amunisi yang diledakkan adalah jenis yang sudah tidak layak pakai dan telah dijadwalkan untuk dimusnahkan.
Puan menyoroti perlunya transparansi dalam penanganan insiden tersebut. “Kenapa itu terjadi, tentu saja nanti Komisi I harus bisa memanggil Panglima dan Danrem atau jajaran yang saat kejadian terlibat,” ujar Puan saat diwawancarai di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (15/5).
Menurut laporan awal dari TNI, sebagian warga sipil yang menjadi korban diduga berstatus sebagai pemulung. Mereka diduga mengumpulkan sisa logam dari bekas ledakan, seperti serpihan mortir dan granat. Namun, klaim ini dibantah oleh keluarga korban. Mereka menyebut para korban sudah lama membantu TNI dalam proses pemusnahan amunisi dan bukan pemulung seperti yang diberitakan.
Pentingnya Evaluasi dan Prosedur Keamanan
Puan menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap prosedur keamanan yang digunakan dalam pemusnahan amunisi, terutama jika melibatkan warga sipil. Ia meminta agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
“Jangan sampai terjadi lagi hal seperti itu. Harus dievaluasi kenapa bisa terjadi, dan ke depan jangan sampai melibatkan masyarakat sipil tanpa prosedur keamanan yang ketat,” tegasnya.
Dari 13 korban jiwa, empat di antaranya merupakan anggota TNI AD, terdiri dari dua perwira dan dua bintara. Sembilan korban lainnya adalah warga sipil yang berada di lokasi kejadian. TNI AD menyatakan masih menyelidiki penyebab pasti ledakan tersebut.
Transparansi dan Akuntabilitas TNI Dipertaruhkan
Sebagai lembaga militer yang bertanggung jawab atas keamanan dan penanganan senjata, TNI kini berada di bawah sorotan publik. Penjelasan yang akurat dan transparan dari pimpinan TNI menjadi sangat penting, tidak hanya untuk mengungkap penyebab insiden, tetapi juga sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Insiden ini menimbulkan keprihatinan mendalam, baik dari sisi keselamatan prosedural maupun dari perspektif kemanusiaan. Keterlibatan masyarakat sipil dalam operasi militer harus dikaji ulang secara serius.
Komisi I DPR dijadwalkan akan segera memanggil Panglima TNI dalam waktu dekat. Publik pun menanti langkah konkret dari DPR dan TNI untuk mengungkap fakta yang sebenarnya serta memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali.
