Jakarta, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, resmi memecat Direktur IT Bank DKI, Amirul Wicaksono, setelah gangguan layanan transaksi perbankan yang berlangsung selama sepekan terakhir sejak 30 Maret 2025. Keputusan ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab dan tindakan tegas terhadap kinerja yang dianggap tidak optimal dalam menjaga kestabilan sistem IT Bank DKI.
Gangguan yang terjadi menyebabkan layanan seperti transfer antarbank hingga aktivitas nasabah digital terganggu secara signifikan. Kondisi ini memicu keluhan luas dari masyarakat pengguna layanan Bank DKI.
“Saya putuskan pembebasan tugas Direktur IT untuk segera dilakukan,” kata Pramono dalam video resmi yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya, Selasa (8/4). Ia menambahkan bahwa penggantian posisi ini bersifat darurat demi memulihkan kepercayaan publik terhadap layanan perbankan daerah tersebut.
Posisi Direktur IT kini dijabat oleh Direktur Umum Agus Haryoto Widodo sejak 8 April 2025. Agus ditugaskan untuk segera melakukan pemulihan sistem dan memastikan tidak terjadi gangguan lanjutan.
Pramono menegaskan, masalah ini bukan yang pertama terjadi. Ia mengungkapkan bahwa setidaknya tiga insiden serupa telah terjadi dalam kurun waktu tertentu, dan semuanya berkaitan dengan kelemahan pengawasan terhadap sistem IT. Oleh karena itu, ia tidak hanya mengambil langkah internal, tetapi juga membawa kasus ini ke ranah hukum.
“Kami akan melaporkan hal ini ke Kabareskrim karena sudah merugikan kepentingan banyak orang,” tegas Pramono. Sebagai langkah lanjutan, Gubernur juga telah meminta lembaga independen untuk melakukan audit, pelacakan, dan monitoring secara menyeluruh terhadap sistem digital Bank DKI.
Dugaan keterlibatan ‘orang dalam’ juga disampaikan oleh Pramono. Ia melarang tegas keterlibatan pihak internal Pemprov DKI dalam praktik yang bisa merugikan publik. “Tidak mungkin kejadian ini terjadi tanpa keterlibatan orang dalam,” ucapnya tegas.
Pramono juga menyatakan visinya untuk menjadikan Bank DKI sebagai perusahaan terbuka atau Initial Public Offering (IPO) dalam waktu maksimal enam bulan. Menurutnya, langkah ini perlu diambil demi membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap bank milik daerah tersebut.
“Publik tidak boleh terganggu. Kita harus transparan dan akuntabel,” ujar Pramono. Ia berharap Bank DKI bisa tumbuh menjadi lembaga keuangan modern yang bersih, andal, dan terpercaya di tengah tantangan transformasi digital.
Langkah tegas Pramono menuai respons positif dari berbagai kalangan, terutama masyarakat yang terdampak langsung gangguan layanan. Banyak pihak menilai kebijakan tersebut mencerminkan kepemimpinan yang berorientasi pada kualitas layanan dan perlindungan kepentingan publik.
