Jakarta, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait resmi meletakkan batu pertama pembangunan rumah subsidi bagi anggota dan pegawai negeri sipil (PNS) Polri. Perumahan yang diberi nama Ayyasa Presisi Residence ini berlokasi di Karawang, Jawa Barat dan merupakan bagian dari program pembangunan 100 ribu rumah bersubsidi yang telah dicanangkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sejak 2021.
Komitmen Pemerintah dalam Penyediaan Hunian Terjangkau
Dalam sambutannya, Maruarar menyampaikan apresiasi kepada Kapolri dan jajarannya atas kontribusi mereka dalam mendukung program perumahan nasional. Hingga tahun 2025, Polri telah membantu pembangunan sekitar 15 ribu unit rumah subsidi, yang berarti 0,5 persen dari total target pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah.
“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kapolri dan jajaran karena sudah membantu pembangunan rumah subsidi. Ini menunjukkan sinergi yang baik dalam upaya menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat,” ujar Maruarar pada peresmian di Karawang, Selasa (4/3).
Spesifikasi dan Harga Rumah Subsidi
Perumahan Ayyasa Presisi Residence akan dibangun di dekat Gerbang Tol Karawang Timur dengan total 300 unit rumah tipe 36/60. Setiap unit dijual dengan harga Rp166 juta, yang masih dalam kategori rumah subsidi. Proyek pembangunan ini akan dikerjakan oleh pengembang PT Taruma Negara Property, dengan pembiayaan dari PT Bank Tabungan Negara (BTN).
Pembangunan rumah subsidi ini ditargetkan selesai dalam waktu enam bulan. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul untuk bersama-sama mendukung kebijakan Presiden terkait pembangunan 3 juta rumah. Ini langkah konkret dalam membantu anggota Polri dan PNS mendapatkan rumah dengan harga terjangkau,” ungkap Sigit.
Target dan Kemudahan Akses Kepemilikan Rumah
Selain perumahan bagi anggota Polri, pemerintah juga terus menggencarkan program rumah subsidi secara nasional. Tahun ini, target pembangunan mencapai 220 ribu unit rumah subsidi. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah turut memberikan berbagai kemudahan dalam proses pembelian, termasuk bagi pekerja di sektor informal.
Maruarar menambahkan bahwa pemerintah telah meminta perbankan agar lebih fleksibel dalam melayani pembelian rumah oleh pekerja nonformal. Ia mencontohkan, di Serang sudah ada tukang bakso dan pedagang sayur yang dapat mengakses kredit rumah meskipun tidak memiliki gaji tetap, tetapi memiliki penghasilan yang cukup.
“Ini adalah salah satu terobosan agar seluruh rakyat mendapatkan kesempatan yang sama dalam memiliki rumah,” tegasnya.
Dampak Positif bagi Masyarakat
Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya anggota Polri dan PNS yang ingin memiliki hunian dengan harga terjangkau. Selain itu, dengan pembangunan yang dilakukan secara masif, program ini juga diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor properti dan konstruksi.
Dengan adanya proyek ini, pemerintah menunjukkan komitmen nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak dan terjangkau. Diharapkan, program perumahan subsidi ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat Indonesia.
