Krisis politik besar melanda Korea Selatan setelah keputusan parlemen untuk memakzulkan presiden. Pemakzulan ini diambil akibat tuduhan penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan skandal besar di tingkat pemerintahan. Dengan lengsernya presiden, Perdana Menteri kini memimpin sebagai presiden sementara hingga pemilu berikutnya digelar.
“Kami mengambil langkah ini demi melindungi integritas demokrasi Korea Selatan. Keputusan ini tidak mudah, tetapi diperlukan untuk memulihkan kepercayaan rakyat,” ujar Kim Soo-jin, anggota parlemen dari partai oposisi.
Pengalihan kekuasaan ini menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat. Sebagian besar menyambut baik langkah parlemen, tetapi ada pula yang khawatir dengan stabilitas politik dan ekonomi negara. Di tengah ketidakpastian ini, Perdana Menteri berjanji untuk menjaga stabilitas nasional dan mempersiapkan transisi kekuasaan yang mulus.
“Saya akan memastikan pemerintahan tetap berjalan dengan baik. Fokus kami adalah mengatasi tantangan ekonomi dan menjamin pemilu mendatang berlangsung adil,” kata Han Duck-Soo Perdana Menteri dalam pidato resmi pertamanya sebagai pemimpin sementara.
Krisis politik ini juga menjadi sorotan internasional. Beberapa negara tetangga menyatakan harapan agar Korea Selatan segera pulih dari guncangan politik ini dan tetap menjadi mitra strategis yang stabil.
Sementara itu, warga Korea Selatan menantikan langkah-langkah konkret dari pemerintah sementara. Perhatian utama masyarakat adalah transparansi proses hukum terhadap mantan presiden dan keberlanjutan program-program pemerintahan yang telah berjalan.
Krisis ini menjadi pengingat kuat akan pentingnya integritas dalam pemerintahan. Meski sulit, banyak yang berharap Korea Selatan dapat keluar dari badai ini dengan demokrasi yang lebih kuat.
