Jakarta – Sejumlah organisasi mahasiswa dari berbagai kampus hadir di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (3/9/2025). Audiensi yang dimulai sekitar pukul 14.30 WIB itu berlangsung tegang namun tertib, menghadirkan pimpinan DPR RI untuk mendengar langsung tuntutan mahasiswa.
Tuntutan utama mereka adalah percepatan pembentukan tim investigasi khusus independen guna mengusut dugaan makar dan kekerasan aparat saat penanganan aksi massa beberapa waktu lalu. Ketua BEM UI, Agus Setiawan, menegaskan bahwa tuduhan makar yang pernah dilontarkan Presiden Prabowo Subianto justru merugikan gerakan mahasiswa yang sejatinya konstitusional.
Agus menekankan, pembentukan tim investigasi harus segera dilakukan agar kebenaran bisa dibuktikan secara objektif. Menurutnya, tanpa langkah ini, pernyataan presiden akan tetap membayangi perjuangan mahasiswa. “Perlu dibuktikan agar apa yang disampaikan Bapak Presiden tidak menjadi asumsi yang merugikan massa aksi,” ujarnya.
Selain itu, isu tunjangan DPR tak luput dari sorotan. Mahasiswa menilai tunjangan yang fantastis, meskipun disebut sudah dihentikan per 31 Agustus 2025, tetap meninggalkan jejak buruk di mata rakyat. Agus mengaku prihatin dengan kabar kenaikan tunjangan saat sebagian besar rakyat menghadapi penurunan daya beli.
BEM Trisakti menambahkan bahwa mahasiswa harus menjaga perjuangan mereka dari provokasi. “Kami kaum terpelajar, bukan anarkis. Aspirasi rakyat kami suarakan dengan beradab,” kata Jili Collin. Pernyataan ini disambut dukungan dari organisasi lain seperti GMNI, GMKI, dan Himapolindo yang juga hadir.
Mereka kompak menekankan agar DPR segera membentuk tim investigasi gabungan yang benar-benar independen, melibatkan unsur sipil, aparat hukum, serta akademisi. “Rakyat butuh kepastian akan kehidupan yang aman,” ucap perwakilan Himapolindo.
Pimpinan DPR yang hadir, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa, mengaku akan menampung seluruh aspirasi. Namun hingga kini, belum ada janji tegas mengenai pembentukan tim investigasi independen. DPR hanya menyampaikan permintaan maaf atas insiden bentrokan dan menegaskan penghentian tunjangan perumahan.
Mahasiswa juga menyerukan agar DPR segera membahas RUU Perampasan Aset. Menurut mereka, RUU itu krusial untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Audiensi yang berlangsung hingga menjelang petang itu ditutup dengan penegasan mahasiswa: tanpa tim investigasi khusus, sulit bagi DPR untuk memulihkan kepercayaan publik.
