Jakarta, Pemerintah Indonesia bergerak cepat merespons kebijakan tarif baru dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengundang sejumlah asosiasi pengusaha dalam pertemuan penting yang berlangsung di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (7/4).
Pertemuan tersebut membahas strategi nasional menghadapi tarif timbal balik dari AS yang kini dikenakan kepada Indonesia. Berdasarkan data resmi, tarif baru mencapai 32 persen dan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan beban tarif ke-6 tertinggi di ASEAN. Kamboja memegang posisi pertama dengan tarif sebesar 49 persen.
Airlangga mengatakan bahwa pemerintah tak akan tinggal diam terhadap kebijakan perdagangan yang bisa berdampak serius terhadap sektor ekspor nasional. “Kami mendengar langsung dari para pelaku usaha untuk menyusun strategi respons yang konkret dan komprehensif,” ujar Airlangga dalam pernyataannya kepada media.
Dalam forum ini, pemerintah menghadirkan berbagai pemangku kepentingan utama dari dunia usaha. Hadir antara lain Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO), Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), serta Gabungan Perusahaan Industri Elektronik dan Alat-Alat Listrik Rumah Tangga (Gabel).
Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) dan Himpunan Pengusaha Alas Kaki Nusantara (HIPAN) juga turut diundang. Keterlibatan mereka penting mengingat sektor-sektor tersebut menjadi yang paling terdampak oleh kebijakan Trump.
Dari sisi pemerintah, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Reza, dan Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno turut hadir mendampingi Airlangga. Para pejabat dari Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional dan Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin juga ikut dalam diskusi strategis ini.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Kacaribu, menegaskan pentingnya memperkuat posisi tawar Indonesia dalam forum perdagangan global. “Kita tidak hanya bereaksi. Kita harus proaktif menjaga keseimbangan dagang dan memperkuat daya saing produk nasional,” katanya.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, menyambut baik inisiatif ini. Menurutnya, koordinasi cepat antara pemerintah dan pelaku usaha adalah kunci menjaga stabilitas ekspor di tengah situasi internasional yang tak menentu.
Kebijakan tarif dari AS ini memicu kekhawatiran akan babak baru perang dagang yang dapat mengganggu rantai pasok global. Indonesia, sebagai negara dengan basis ekspor padat karya dan industri, harus segera mengambil langkah mitigasi.
Langkah strategis hasil pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia di mata mitra dagang internasional dan sekaligus menjaga keberlanjutan industri dalam negeri.
