Jakarta, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengklaim bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan sinyal positif terkait pencabutan kebijakan efisiensi anggaran di Kementerian Pertanian (Kementan). Sinyal ini muncul setelah pertemuan langsung antara Mentan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Senin (10/3) malam.
Amran menyampaikan bahwa kemungkinan besar anggaran Kementan tidak akan mengalami pemotongan. Pernyataan ini ia sampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI pada Selasa (11/3). “Sampai tadi malam, insya Allah bintangnya dicabut,” ujarnya.
Efisiensi Anggaran yang Direncanakan
Sebelumnya, pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 serta beberapa surat edaran Kemenkeu menetapkan kebijakan efisiensi belanja negara, termasuk di Kementan. Awalnya, Kementan harus melakukan penghematan sebesar Rp10,28 triliun dari total anggarannya. Dengan kebijakan ini, dana operasional dan program pertanian yang tersisa hanya sekitar Rp19,09 triliun.
Amran menegaskan bahwa kebijakan efisiensi ini telah dibahas dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR pada 13 Februari 2025. Kementan juga telah mengajukan permohonan pembebasan dari efisiensi anggaran ini kepada Kemenkeu melalui surat resmi.
Dampak Pemangkasan Anggaran terhadap Program Pertanian
Jika kebijakan efisiensi tetap diberlakukan, beberapa unit kerja dalam Kementan akan terkena dampaknya. Beberapa direktorat jenderal (Ditjen) yang berpotensi mengalami pemangkasan besar meliputi:
- Sekretariat Jenderal
- Ditjen Tanaman Pangan
- Ditjen Hortikultura
- Ditjen Peternakan
- Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, yang mengalami pemotongan terbesar mencapai Rp8,75 triliun.
Amran menilai bahwa kebijakan pemangkasan anggaran ini berpotensi menghambat target swasembada pangan yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, ia meminta dukungan dari DPR agar Kementan dibebaskan dari kebijakan efisiensi anggaran ini.
Optimisme Keberlanjutan Program Kementan
Amran optimis bahwa dengan tidak adanya pemangkasan anggaran, seluruh program pertanian yang telah dirancang dapat berjalan dengan baik. “Kalau efisiensi ini dibuka, semua kegiatan yang sudah dirancang bisa berjalan dengan baik,” tegasnya.
Langkah ini tentu disambut baik oleh para pelaku industri pertanian. Keberlanjutan program pertanian sangat penting untuk memastikan ketahanan pangan nasional serta mendukung kesejahteraan petani di seluruh Indonesia. Dengan anggaran yang tidak dipangkas, diharapkan berbagai program strategis Kementan bisa berjalan optimal dan membawa manfaat bagi sektor pertanian secara keseluruhan.
Dengan adanya sinyal positif dari Sri Mulyani, harapan besar kini tertuju pada keputusan final yang akan memastikan bahwa sektor pertanian tetap mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah untuk mencapai target swasembada pangan di masa depan.
