DPR Tekan Pemerintah Hentikan Sementara Kedatangan Kendaraan Niaga
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan pentingnya menunda rencana impor 105.000 unit pikap dan truk niaga asal India. Langkah ini bukan hanya sebatas himbauan politik, tetapi bentuk pengawasan menyeluruh terhadap proyek bernilai triliunan rupiah yang dapat memengaruhi daya saing industri otomotif lokal.
Kendaraan ini awalnya direncanakan untuk mendukung distribusi program Koperasi Desa Merah Putih yang dijalankan PT Agrinas Pangan Nusantara. Proyek tersebut menelan anggaran Rp24,66 triliun dan dibiayai melalui skema Himbara serta Dana Desa.
Desakan DPR muncul setelah 200 unit Mahindra tiba lebih dahulu di kawasan pabean Pelabuhan Tanjung Priok pada Februari 2026, yang memicu kebutuhan untuk evaluasi menyeluruh.
Tindakan Cepat Kementerian Keuangan
Menindaklanjuti permintaan DPR, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa segera menghentikan sementara pendanaan proyek. Langkah ini mencerminkan kepatuhan pemerintah terhadap rekomendasi legislatif untuk menjaga akuntabilitas fiskal dan meminimalkan risiko kebijakan yang berpotensi merugikan ekonomi nasional.
Evaluasi Presiden dan Kapasitas Industri Otomotif Lokal
Dasco menegaskan bahwa penundaan bersifat strategis. Presiden Prabowo Subianto diminta meninjau proyek secara langsung setelah kembali dari kunjungan luar negeri. Pemerintah perlu menilai kesiapan pabrik domestik serta kapasitas produksi sebelum memutuskan impor kendaraan CBU dalam jumlah besar.
Audit menyeluruh terhadap kapasitas produksi lokal menjadi langkah penting agar kebijakan tidak melemahkan fondasi industri otomotif nasional.
PT Agrinas Menyatakan Kepatuhan
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menegaskan perusahaan akan mengikuti keputusan pemerintah. Sebelumnya, kendaraan asal India dianggap mampu memberikan efisiensi harga dan berpotensi menghemat APBN hingga Rp43 triliun, namun distribusi ditunda hingga arahan resmi diterbitkan.
Tekanan dari Industri Nasional
Industri otomotif dalam negeri menolak keras rencana impor besar-besaran. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian, Saleh Husin, menuntut pembatalan, mengingat risiko menurunnya daya saing manufaktur lokal dan gangguan pada ekosistem industri.
Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, Putu Juli Ardika, menyatakan bahwa pabrikan lokal siap memproduksi ratusan ribu unit pikap, termasuk varian 4×4, jika diberikan waktu persiapan yang memadai.
200 Unit Mahindra Masih Tertahan
Gelombang awal 200 unit Mahindra yang sudah tiba tetap tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok. Distribusi dihentikan sementara hingga ada keputusan resmi pemerintah, menandai fase evaluasi kritis proyek impor.
Antara Efisiensi Anggaran dan Kedaulatan Industri
Kasus ini memunculkan debat antara efisiensi jangka pendek melalui impor dan perlindungan industri nasional. Keputusan akhir Presiden akan menentukan arah industrialisasi dan daya saing ekonomi jangka panjang. Proyek Rp24,66 triliun ini menuntut evaluasi matang agar memberikan manfaat maksimal bagi negara dan masyarakat.
